‘Politik Uang Hal yang Wajar’

GIANYAR, NusaBali

Temuan mengejutkan terungkap dalam proses demokrasi di Pilkada Gianyar pada 27 November 2024. Kajian Publik Perilaku Pemilih dalam Pilkada Gianyar 2024, yang merupakan kerja sama antara KPU Kabupaten Gianyar dan LPPM Universitas Udayana, mengungkap lebih dari 50 persen masyarakat masih menganggap money politics atau politik uang sebagai sesuatu yang wajar.

  

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara pengurus Karang Taruna Kabupaten Gianyar dengan Komisioner KPU Gianyar, Gusti Bagus Agung Swandhita, Jumat (21/3). Angka dari hasil kajian tersebut dinilai bukan sekadar statistik, melainkan alarm bagi kualitas demokrasi di Gianyar.

  

Ketua Karang Taruna Kabupaten Gianyar, I Komang Adi Sudarta SP, menilai situasi ini sebagai tanda bahaya. Politik uang, kata dia, bukan hanya merusak pemilu, tapi juga melahirkan pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. “Ketika suara bisa dibeli, kepemimpinan berubah menjadi transaksi. Bukan lagi soal siapa yang paling berkompeten, tapi siapa yang punya modal paling besar. Demokrasi seperti ini cacat sejak dalam kandungan atau dalam proses demokrasi,” ujar Adi Sudarta.

Ia menekankan bahwa politik uang tak hanya berakhir di bilik suara. Mereka yang meraih jabatan dengan cara itu cenderung melihat posisi politik sebagai investasi. “Jika jabatan didapat dengan uang, maka kebijakan yang lahir bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk mengembalikan modal. Dari sini lahirlah kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat. Kalau kita masih rela menjual suara, bersiaplah melihat pemimpin yang juga akan menjual kepercayaan kita,” tegasnya.  

Adi Sudarta melihat bahwa salah satu cara menghentikan politik uang adalah melalui edukasi pemilih, terutama generasi muda. Dalam pertemuan dengan KPU, dia menegaskan kesiapan untuk terlibat aktif dalam sosialisasi pemilu bersih.  

Sementara Komisioner KPU Gianyar, Gusti Bagus Agung Swandhita, menyambut baik sikap Karang Taruna yang menaruh perhatian pada masalah ini. Namun, ia menekankan bahwa melawan politik uang tidak cukup hanya dengan pernyataan di media—harus ada langkah konkret di lapangan. “Tiang berharap sekelas ketua organisasi tidak hanya berstatement lewat media saja. Harus ada action ke depan. Kesadaran politik itu tanggung jawab bersama. Apalagi sebagai pimpinan organisasi, ada privilege untuk melakukan aksi nyata melalui gerakan kolektif,” tegasnya.  

Ia juga menyoroti bahwa politik uang bukan hanya persoalan pemberi, tetapi juga penerima. Jika masyarakat terus menerima, maka praktik ini akan terus berulang. “Kita sering menyalahkan calon yang membagikan uang, tapi jarang membahas pemilih yang dengan sadar menerimanya. Padahal, ini adalah dua sisi mata uang yang sama. Kalau kita mau mengakhiri politik transaksional, maka semua pihak harus berubah, baik pemilih maupun kandidat,” beber Agung Swandhita.

Sebagai langkah konkret, KPU Gianyar juga akan menggencarkan pendidikan politik dan demokrasi dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat. “Dalam menanggulangi hal ini, KPU Gianyar akan menggencarkan pendidikan politik dan demokrasi dengan menyasar sekolah-sekolah, komunitas masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, dan secara reguler melakukan pendidikan politik di radio,” jelasnya.  

Menurut Agung Swandhita, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan OKP lainnya, memiliki peran strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih kritis dalam menentukan pilihan politiknya.  

“Jangan biarkan demokrasi kita terus dikotori oleh politik uang. Pemilih harus sadar bahwa harga suara mereka jauh lebih mahal dari selembar uang yang diberikan saat kampanye. Kalau pemuda bisa menjadi pionir dalam gerakan anti-politik uang, kita masih punya harapan untuk demokrasi yang lebih sehat,” ujarnya.nvi