Perlu Bentuk Tim Negosiator, FPDIP Sebut Kebijakan Tarif Resiprokal AS Lebih Bersifat Alat Negosiasi

JAKARTA, NusaBali

Ketua kelompok fraksi (kapoksi) PDIP Komisi XI DPR RI Harris Turino menyebutkan pemerintah perlu membentuk tim negosiator dalam menyikapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. 

Kata dia, kebijakan tersebut lebih bersifat alat negosiasi bagi AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang defisit, dan bukan menjadi keputusan yang akan bersifat permanen. 

“Hal ini diperkirakan bersifat temporer dan hanya akan digunakan untuk menegosiasikan tarif dagang yang lebih berimbang terhadap mitranya, bukan sebagai keputusan permanen yang akan menyengsarakan rakyat Amerika sendiri pada gilirannya,” kata Harris dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (4/4).

Harris pun meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan kepada publik agar tidak terjadi kepanikan yang berlebihan di pasar uang dan pasar modal. Di samping itu, dia mendorong pemerintah untuk memastikan adanya perlindungan terhadap perusahaan yang terdampak langsung oleh kebijakan Trump. 

Dia menilai instrumen fiskal dapat dimainkan untuk mencegah risiko kebangkrutan dan PHK massal akibat lonjakan tarif tersebut. “Jangan sampai perusahaan berjuang sendirian yang bisa berujung pada kebangkrutan dan PHK massal. Instrumen fiskal bisa dimainkan untuk mencegah terjadinya pemburukan yang berkepanjangan,” ucap Harris.

Harris pun mendorong pemerintah, khususnya kementerian di bidang perekonomian dan perdagangan, untuk segera mengambil langkah strategis. “Pengenaan tarif 64 persen terhadap produk Amerika yang masuk ke Indonesia adalah batas tertinggi tarif atas barang impor dari Amerika, dan bukan keseluruhan produk Amerika dikenakan tarif 64 persen,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia dalam jangka pendek perlu segera melakukan pemetaan data yang lebih akurat. “Ini hal esensial yang perlu dijelaskan oleh tim negosiator Indonesia ketika membahas tarif secara bilateral dengan pihak Amerika. Kata kuncinya adalah data, bukan sekedar asumsi semata,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu membentuk tim negosiator yang tidak hanya memahami isu tersebut secara mendalam, melainkan juga memiliki kapasitas untuk merumuskan strategi yang menguntungkan bagi Indonesia. Bahkan, tambah dia, bila perlu melibatkan pihak asosiasi perusahaan yang kredibel.

Adapun untuk jangka menengah dan panjang, Harris memandang diversifikasi pasar menjadi langkah penting. Menurut dia, Indonesian Trade and Promotion Centre (ITPC) harus lebih aktif dalam mencari peluang ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Amerika Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, serta Afrika Utara dan Barat. 

“Ketergantungan Indonesia terhadap pasar Amerika sebesar 10 persen harus dikurangi agar keberlangsungan ekspor Indonesia lebih terjamin,” ujar Harris.

Dia menambahkan belum saatnya pula mengambil kesimpulan tergesa-gesa mengenai dampak mata uang Rupiah terhadap dolar AS dan pasar modal atas tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump. Meskipun, kata dia, kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia yang selama ini menikmati surplus 18 miliar dolar AS per tahun. 

“Harus diakui, sedikit banyak tentu akan berpengaruh terhadap Neraca Perdagangan Indonesia yang selama ini menikmati surplus sebesar 18 miliar dolar AS per tahun. Tetapi kita perlu menunggu detail tarif yang dikenakan terhadap masing-masing komoditas Indonesia yang diekspor ke Amerika,” katanya.

Di tengah dinamika di atas, dia menekankan Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ada dengan kebijakan yang tepat, bukan justru memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang kontraproduktif. “Di balik goncangan ini, selalu ada peluang dan semoga Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai malahan peluangnya dirusak oleh pernyataan para pejabat yang blunder hanya demi popularitas yang konyol,” kata dia.7 ant