Pemda di Bali Siapkan Pos Belanja Tak Terduga

Penegasan ini disampaikan Sekda Dewa Indra saat menerima Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Bobby Kusuma di Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (15/5). Pertemuan yang menghadirkan Sekda dan OPD terkait dari kabupaten/kota se-Bali ini mengagendakan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyampaian dukungan pemerintah daerah untuk kelancaran program ini. 

Sekda Dewa Indra dalam arahannya menegaskan, program MBG menjadi atensi serius dari jajaran Pemprov Bali dan Kabupaten/Kota di Bali. Bahkan, pasca turunnya SE Mendagri Nomor: 500.12/2119/SJ Tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ia banyak mendapat pertanyaan dari pemerintah kabupaten/kota se-Bali. 

"Banyak pertanyaan, bagaimana penganggaran, besaran dan pedoman umumnya. Sementara di SIPD, kode rekeningnya belum tercantum," ujarnya. Sebagai jalan tengah, sementara ini pemerintah daerah menyiapkan dukungan penganggaran di pos belanja tak terduga. Oleh sebab itu, kedatangan Staf Ahli BGN diharapkan memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan dari pemerintah kabupaten/kota. Selain anggaran, Pemprov dan Kabupaten/Kota juga telah menyiapkan lahan yang akan digunakan pembangunan SPPG. 

"Terkait dengan dukungan lahan, saat ini tim dari BPKAD Bali turun ke lapangan untuk mengecek lokasi. Ini adalah dukungan konkret kami untuk mengoptimalkan program MBG," ujarnya. Selain MBG, Bali juga mendukung pelaksanaan dua program prioritas lainnya yaitu koperasi merah putih dan sekolah rakyat. Staf Ahli Kepala BGN Bobby Kusuma menyampaikan bahwa ia diutus turun ke daerah untuk menindaklanjuti SE Mendagri Tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SPPG. "Ini adalah provinsi ke-4 yang saya kunjungi. Kami datang untuk mendapatkan informasi detail tentang dukungan dari pemerintah daerah," ujarnya seraya menambahkan bahwa kawasan Jawa-Bali menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG. 

Ditambahkan olehnya, dengan dukungan dari pemerintah daerah, BGN akan membangun 1.542 SPPG di seluruh daerah. Dengan catatan, tiap kabupaten/kota minimal punya 3 atau 4 SPPG dengan prioritas wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Bobby sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan jajaran Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk menyukseskan program MBG. "Dukungan ini sangat berarti untuk mengoptimalkan pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan gizi dan mencegah stunting," pungkasnya.

Dalam pertemuan itu, sekda atau perwakilan dari kabupaten/kota secara bergiliran menyampaikan progres dukungan penyiapan lahan untuk pembangunan SPPG. Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa di sejumlah kabupaten/kota telah memiliki SPPG mandiri. Sekda Dewa Indra minta usulan lahan dari kabupaten/kota segera dikompilasi agar bisa disampaikan ke BGN untuk verifikasi. 

Terpisah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5) mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Dadan Hindayana. Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra. “Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana. “Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya. 7 adi, ant