Money Politics ‘Guyur’ Masyarakat

SINGARAJA, NusaBali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja melakukan penelitian atas hasil Pilkada Buleleng tahun 2024 lalu. Dari sejumlah data yang diteliti, ditemukan adanya unsur money politics sebesar 2 persen.

Penelitian yang diketuai Dr I Putu Gede Parma SST Par, M Par, melibatkan 600 orang responden dari 60 desa yang ada di Buleleng. Pengambilan data menggunakan sistem survei. Sebanyak 2 persen dari responden menjawab menerima uang untuk memilih calon tertentu. Sisanya 83 persen menjawab tidak menerima dan 17 persen tidak menjawab.

Selain uang, 16 persen responden menjawab menerima sembako sebelum pencoblosan, 73 persen menjawab tidak menerima dan 11 persen lainnya memilih tidak menjawab. Namun, dari money politics yang diterima responden, tidak lantas membuat mereka memilih calon yang memberikan uang. Berbeda dengan responden yang mendapat sembako, 43 persennya mengaku memilih paslon yang memberikan sembako, 53 persen menjawab tidak dan 4 persen lainnya tidak menjawab.

Selain money politics dan sembako dari paslon maupun tim sukses, dalam penelitian itu juga dikaji alasan masyarakat tidak datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).  Data KPU Buleleng pada Pilkada 2024 dari 594.619 jiwa yang terdaftar dalam Data Pemilih Tetap (DPT) yang datang ke TPS hanya 61,6 persen atau 366.828 orang.

Hasil penelitian menyatakan, responden yang tidak datang ke TPS saat pungut hitung suara, sebesar 63 persennya karena alas an bekerja, 6 persen tidak mendapat surat undangan memilih, 6 persen sakit, 4 persen alas an kuliah, 12 persen tidak menjawab. Sisanya yang tidak lebih dari 1 persen masing-masing beralasan tidak nyoblos karena meyakini paslon ‘gacoan’ pasti menang, menganggap nyoblos tidak penting, hingga tidak tertarik.

Ketua KPU Buleleng Komang Dudhi Udiyana, Kamis (20/3) kemarin mengatakan penelitian hasil pilkada 2024 dilakukan KPU sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepannya. Meski ditemukan sejumlah hal yang perlu disikapi kedepannya, seperti money politics, jumlah pemilih golput yang relatif tinggi, ada satu hal yang positif di Buleleng.

“Tingkat partisipasi memilih dari 54,4 persen pada Pilkada 2017 menjadi 61,6 persen pada Pilkada 2024, ini relatif meningkat lumayan. Ini artinya kesadaran masyarakat Buleleng untuk menentukan pemimpinnya juga meningkat,” terang Dudhi.

Hasil kajian ini pun sudah disosialisasikan kepada publik pada Rabu (19/3) di Undiksha Singaraja. Dudhi menyebut hasil kajian ini kedepannya dapat dipelajari oleh pasangan calon yang akan berkontestasi termasuk penyelenggara Pilkada. 

“Apa yang lemah dan masih menjadi kendala sebagai penyelenggara tentu akan kita perbaiki, yang sudah bagus kita pertahankan,” papar pejabat asal Kelurahan Banyuasri, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini.k23