Menteri LHK Serap Aspirasi Warga Serangan yang Menolak Terminal LNG

Didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Menteri Hanif mengunjungi TPA Suwung, berdialog dengan warga Serangan, dan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan terminal LNG di Pantai Sidakarya.

“Sosial ini menjadi hal penting. Kita tidak ingin proyek ini nantinya dikalibrasi sebagai tidak ramah sosial. Maka itu, seluruh dampak sosial harus betul-betul diperhatikan di bawah arahan Gubernur, Walikota, dan DPRD,” kata Hanif saat berdialog dengan warga Sidakarya.

Ia mengungkapkan, saat kunjungan ke Pulau Serangan sebelumnya, warga secara umum menyatakan keberatan terhadap proyek terminal LNG. “Tadi di Pulau Serangan, secara umum warga sangat keberatan dengan proyek ini,” ujarnya.

Salah satu tokoh masyarakat Serangan, Wayan Patut, secara khusus meminta agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari proyek tersebut. Ia menyoroti pentingnya menjaga ekosistem laut di kawasan Serangan, termasuk pelestarian terumbu karang dan habitat penyu.

“Ini kawasan wisata, dan kami sudah secara turun-temurun menggantungkan hidup dari laut. Kami tidak menolak pembangunan, tapi mohon diperhatikan dampaknya—lingkungan, sosial, budaya, dan juga kesehatan masyarakat,” tegas Patut di hadapan Menteri.

Menteri Hanif menegaskan, kementeriannya akan melibatkan tim ahli lintas kementerian, provinsi, dan kota/kabupaten dalam mengkaji ulang rencana pembangunan terminal LNG ini. Ia menekankan, jika hasil kajian teknis menyatakan tidak layak, maka proyek ini bisa dibatalkan atau direalokasi.

“Kalau dari hasil kajian para pakar di kementerian maupun daerah menyatakan teknologi ini tidak layak atau lingkungan tidak mampu menampung, maka proyek ini belum tentu bisa dilanjutkan di sini. Kawasan Bali ini sangat padat, setiap jengkal tanah bernilai tinggi secara ekonomi dan pariwisata,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dokumen persetujuan lingkungan untuk proyek LNG yang telah mengendap selama tiga tahun di kementerian akan segera dikaji secara mendalam. “Kita tidak boleh bohong dengan lingkungan. Hari ini kita bisa bicara, tapi nanti lingkunganlah yang akan mengkalibrasi,” ujarnya menekankan pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam proses perizinan.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Serangan dan Sidakarya untuk menyuarakan keberatan mereka secara langsung kepada pemerintah pusat. Harapannya, keputusan akhir atas proyek ini mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup dan keberlanjutan aktivitas masyarakat lokal yang telah berlangsung selama puluhan tahun.