Kader PPP Tolak Diadu Domba

JAKARTA, NusaBali

Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari daerah maupun pusat mengajak kader partai untuk mengikuti hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) yang digelar pada Desember 2024 dan menolak segala bentuk provokasi serta adu domba karena dapat memecah belah partai.

Ajakan untuk bersatu itu disampaikan dalam pernyataan sikap dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Tengku Amri, Sekretaris Forum Komunikasi Para Ketua Wilayah PPP Se-Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Nusa Tenggara Timur Djainudin Lonek, Ketua DPW PPP Jakarta Saiful Rahmat Dasuki, dan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Jafaruddin Harahap, yang dibacakan pada jumpa pers di Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Rabu (14/5) sore.

Pernyataan sikap itu terdiri atas enam poin, yang beberapa di antaranya merespons pernyataan beberapa petinggi PPP yang mengklaim adanya dukungan internal partai kepada calon ketua umum dari nonkader PPP.

Keinginan mendukung calon eksternal itu disampaikan beberapa petinggi PPP menjelang Muktamar X yang rencananya digelar sekitar Agustus atau September 2025. Muktamar merupakan forum musyawarah tertinggi partai yang menjadi wadah untuk memilih ketua umum baru.

Enam poin pernyataan sikap yang dibacakan Ketua DPW PPP Jakarta Saiful Rahmat Dasuki dalam sesi jump pers tersebut yakni: Pertama, menyatakan bahwa informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung calon Ketua Umum PPP dari luar partai adalah tidak benar. Penyesatan informasi itu dilakukan oleh oknum PPP yang ingin membuat gaduh PPP mengatasnamakan pengurus PPP di daerah-daerah untuk kepentingan pribadinya.

Kedua: mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13–15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta, yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART terkait persyaratan calon ketua umum PPP. 

Ketiga; menolak upaya segelintir petualang politik yang dimotori Arwani Thomafi, yang terus berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan DPP, dengan tujuan mengambil alih PPP melalui cara-cara inskonstitusional dan tidak bermartabat. 

Kempat; PPP terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen bangsa yang ingin ikut berkhidmat dan menjadi energi baru bagi kebangkitan PPP tetapi tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi partai PPP sebagaimana layaknya partai atau organisasi lainnya. 

Kelima; meminta dengan tegas agar para oknum-oknum "keblinger" untuk menghentikan petualangannya di PPP menjelang muktamar karena PPP butuh kerja keras dan soliditas dalam mengembalikan kejayaannya pada Pemilu 2029.

Keenam; mengajak pengurus dan kader-kader PPP, khususnya di daerah-daerah, untuk terus menjaga semangat perjuangan sesuai khidmat dan prinsip perjuangan PPP dan kita sambut Muktamar X PPP dengan riang gembira, penuh silaturrahim dan kesejukan. Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi, yang disebutkan dalam pernyataan sikap tersebut, telah dihubungi untuk diminta tanggapannya. Namun, Arwani belum merespons pertanyaan mengenai pernyataan sikap tersebut.7ant