Gubernur: Kesbangpol Tindak Tegas Ormas Preman

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Wayan Koster meminta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali yang baru, Gede Suralaga, menghadapi aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas).

Gubernur Koster menyampaikan ini di Denpasar, Jumat (9/5/2025), saat melantik 21 pejabat tinggi pratama salah satunya Gede Suralaga sebagai Kepala Kesbangpol Bali menggantikan I Gusti Ngurah Wiryanatha.

“Gede Suralaga tadinya staf ahli sekarang saya tugaskan jadi kepala kesbangpol untuk menghadapi preman. Jadi kalau ada ormas yang aneh-aneh gitu udah tindak tegas aja,” kata Gubernur Koster.

Hal ini disampaikan berkaitan dengan maraknya isu kehadiran ormas dari luar Bali belakangan, di mana Gubernur Koster sendiri tegas menolak karena justru berpotensi mencoreng citra Bali.

Dia meminta Gede Suralaga berani menghadapi ormas-ormas tersebut karena Pemprov Bali memiliki kewenangan dan berencana akan dibuatkan aturan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menambahkan, yang menjadi fokus pemerintah terhadap isu premanisme berkedok ormas adalah bagaimana agar semuanya mengacu pada regulasi.

“Jangan sampai ada ormas yang proses pembentukannya tidak sesuai dengan regulasi, atau proses pembentukannya belum mengikuti regulasi di satu sisi, kemudian aktivitas atau kegiatan ormas harus dalam koridor peraturan perundang-undangan,” ujar Sekda Dewa Indra.

Dia menegaskan arahan Gubernur Bali kepada Kesbangpol Bali adalah menertibkan ormas yang tidak sesuai ketentuan regulasi dan aktivitasnya meresahkan.

“Jadi bila ada ormas yang proses pembentukannya tidak melalui regulasi yang ada, maka ini harus ditertibkan,” tandas Sekda Dewa Indra.

“Kepala kesbangpol yang baru sudah ditugasi, jika ada ormas proses pembentukannya sudah benar berbasis regulasi tetapi aktivitasnya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kurang sesuai dengan kaidah budaya, tata krama masyarakat Bali, maka ini juga harus ditertibkan,” imbuh Sekda Dewa Indra.

Diketahui selain Kepala Badan Kesbangpol Bali, gubernur juga melantik 20 perangkat daerah lainnya. Selain fokus pada pemberantasan premanisme berkedok ormas, Pemprov Bali juga memprioritaskan isu pembangunan, sampah, dan pariwisata.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bali Wayan Koster merombak ‘kabinet’-nya di periode kedua kepemimpinannya. Sebanyak 21 pimpinan tinggi pratama (pejabat eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilantik di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Jumat (9/5). Sebagian pejabat eselon II ini menerima promosi dan mutasi.

Proses seleksi pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali kali ini tidak melalui seleksi terbuka alias lelang jabatan seperti biasanya. Gubernur Koster menyebut dirinya menggunakan sistem meritokrasi dengan manajeman talenta. Sistem meritokrasi sendiri adalah sebuah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin atau meraih posisi tertentu berdasarkan kemampuan dan prestasi

Hal ini bisa dilakukan karena keberhasilan Pemprov Bali dalam melakukan reformasi birokrasi. Menurut Gubernur Koster sistem meritokrasi adalah metode terbaik dalam birokrasi karena menekan praktik jual beli jabatan. Secara terbuka, dia menyampaikan tak ada seleksi yang dibuat Pemprov Bali. Sebab berdasarkan pengalamannya perebutan posisi ini kerap diwarnai aksi jual beli jabatan, sehingga merusak tatanan birokrasi. Gubernur Koster berkaca dari masa kerjanya di DPR RI dulu, di mana saat dia menerapkan sistem merit untuk pengisian jabatan kementerian, faktanya praktik jual beli pun masih tetap tidak mudah hilang. “Dulu pengisian jabatan itu jual beli atau bayar. Itu merusak tatanan birokrasi, karena menghilangkan kesempatan bagi orang-orang terbaik mengisi jabatan, dan itu tidak baik,” tandas Gubernur Koster. 7 ant