Dewan Soroti Kualitas Proyek Pemerintah Rendah dan Kurang Pengawasan

Hal itu disampaikan Ngurah Arya usai menghadiri rapat kerja Komisi II DPRD Buleleng membahas tentang Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2024, Senin (14/4) kemarin. Menurutnya, proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang sudah selesai dikerjakan rata-rata di bawah 75 persen.

“Kualitas jalan, bangunan, sekolah, itu jelek, 75 persen ke bawah. Dampaknya pemerintah yang rugi, ini siapa yang bertanggung jawab? Ada PU, ada pengawas, berarti pengawasannya yang tidak bagus,” ucap Ngurah Arya.

Menurutnya, kualitas bangunan dilihat dari kekuatan dan daya tahannya. Dia mencontohkan jalan hotmix secara standar memiliki kekuatan 10 tahun. Banguann fisik gedung sekolah yang baru direhab memiliki daya tahan 30 tahun. Dia menyebut menemukan beberapa kasus. Seperti atap sekolah yang baru direnovasi beberapa tahun lalu, sudah bocor dan plafonnya jebol.

“Speknya diubah karena pengawasan yang kurang bagus. Sepakat kita, masyarakat, termasuk PU menjadi pengawas. Bukan bagusnya hanya 6 bulan sejak penyerahan, tetapi bertahun-tahun sesuai dengan kualitas seharusnya, itu yang saya inginkan,” imbuh politisi asal Desa/Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  (PUTR) I Putu Adiptha Eka Putra, menampik jika kualitas pekerjaan proyek pemerintah buruk. Seluruh pengerjaan proyek pun sudah ada pendampingan kejaksaan, polres hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Supervisi juga ada, terkait kualitas pasti kami jaga, kalau tidak bagus pengerjaannya kami tidak terima. Aspal yang dipakai pencampurannya dicek semua, setelah selesai juga diuji. BPK juga selalu periksa setiap tahun ada kriteria tertentu untuk menjaga kualitas,” terang Adiptha.

Terkait daya tahan bangunan yang dikeluhkan Ketua DPRD, seperti kekuatan jalan umurnya 7-10 tahun. Adiptha menyebut, bisa dimaksimalkan dengan catatan harus dipelihara setiap tahun. Seperti jangan sampai terendam air, tersumbat sampah.7 k23