Black Out Listrik, PLN Diminta Beri Kompensasi

Menurut Ajus Linggih, panggilan akrabnya, black out yang berlangsung lebih dari 12 jam bahkan berlanjut keesokan harinya, merupakan bentuk kelalaian yang berdampak serius pada perekonomian daerah. Ia menegaskan kompensasi berupa diskon tarif listrik hingga 50 persen selama enam bulan kepada masyarakat Bali adalah bentuk ganti rugi yang layak.

"Tidak bisa gratisan gini, kita pemadaman 12 jam, hari ini juga pemadaman. Ini namanya negligence (kelalaian, Red)," tegasnya, Senin (5/5). Ajus Linggih menjelaskan bahwa kerugian yang diderita masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yakni specific damage dan general damage, yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf.

Ia menyoroti selama ini Bali tidak mandiri dalam hal energi karena dua alasan yaitu adanya oversupply listrik di Jawa dan kebijakan PLN yang menggunakan pendapatan dari Bali untuk mensubsidi daerah lain. "Pemerintah memberikan kuasa monopoli kepada PLN untuk distribusi listrik, tentu dengan tanggung jawab yang tinggi juga. Kerugian masyarakat Bali terhadap kejadian ini murni karena kesalahan strategi bisnis PLN yang membuat masyarakat kita terekspos," tandasnya.

Komisi II DPRD Bali juga menyoroti fakta bahwa PLN pernah memberikan diskon tarif hingga 50 persen. Karena itu, menurutnya, langkah serupa seharusnya bisa dilakukan kembali pasca black out. Namun, tanggapan berbeda datang dari pihak PLN. Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menegaskan bahwa pemberian diskon tarif bukan wewenang PLN, melainkan pemerintah pusat. "Yang memberikan diskon tarif itu pemerintah, bukan PLN. Kalau pemerintah bilang diskon, ya diskon. Tapi kalau tidak ada arahan dari pemerintah pusat, PLN tidak bisa mengambil keputusan sendiri," kata Eka Susanam dikonfirmasi Senin malam kemarin.

Terkait permintaan kompensasi, PLN menyatakan masih menunggu hasil investigasi atas penyebab black out. Meski sebelumnya disebutkan adanya gangguan kabel bawah laut, namun klasifikasi penyebab apakah tergolong force majeure atau gangguan teknis lainnya belum diumumkan secara resmi. "Masalah kompensasi itu ada dalam Peraturan Menteri ESDM. Harus dibahas dulu apakah ini masuk kategori force majeure atau bukan. Kalau nanti sudah jelas penyebabnya, baru bisa disiapkan bentuk kompensasinya seperti apa," ujar Eka.

Ia menambahkan, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang mutu pelayanan distribusi listrik telah diatur skema pemberian kompensasi, termasuk mekanisme perhitungannya yang dilakukan oleh PLN Pusat. Ia juga mengutip perkataan anggota DPR RI I Nyoman Parta yang mendorong masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK), termasuk tuntutan kompensasi.

“Pak Parta anggota DPR RI kan bilang kalau kompensasi katanya ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK), ya silahkan itu haknya masyarakat untuk meminta. Nah nanti, yang jawab kompensasi kan dari teman-teman PLN pusat, nanti setiap kompensasi kan itu masuk di sistem, saya tidak tahu perhitungannya seperti apa, itu dulu jawabannya,” katanya. Menutup pernyataan, Eka menyebut hingga kini, investigasi penyebab pemadaman masih berlangsung. “Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan kendala pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik, yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” imbuhnya. 

Terpisah Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyebut mandiri energi adalah solusi bagi Bali buntut terjadinya pemadaman Listrik total (black out) di hampir seluruh Bali pada, Jumat lalu. “Kami sudah sepakat untuk menjadikan Bali ini mandiri energi, sambungan (listrik) Jawa-Bali ini kita tidak pernah tahu (kondisi) alam terutama di dasar laut itu sendiri, maka perlu di Bali ini mandiri energi,” kata dia.

Ditemui di Denpasar, Senin kemarin Wagub Giri Prasta mengatakan dari laporan PLN, pemadaman listrik tersebut berkaitan dengan sambungan listrik dari Pulau Jawa yang terganggu oleh cuaca. Atas kondisi pemadaman hingga lebih dari 5 jam lamanya itu kegiatan masyarakat menjadi terdampak, sehingga Pemprov Bali tak ingin hal ini terulang dan harus melakukan upaya. “Kalau memang kita ketergantungan seperti yang sekarang ini dengan sambungan listrik, mau tidak mau kami harus mengambil upaya jangan sampai terjadi lagi karena kalau listrik mati ekonomi kita akan turun,” ujarnya.

Bupati Badung dua periode ini menilai belum terlambat mendeklarasikan target mandiri energi saat ini, sebab sejak dulu langkah-langkah transisi energi sudah berjalan di Pulau Dewata. “Sudah jalan (langkah mandiri energi) nanti akan kita putuskan kapan launching-nya itu,” kata Giri Prasta. Adapun salah satu langkah konkret yang dijalankan Pemprov Bali adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pemasangan solar panel sebagai transisi energi dari listrik berbahan bakar fosil menjadi energi terbarukan.

“Solar panel kita pasang dan sudah ada pihak ketiga yang akan mengambil langkah itu, jadi bagaimana menerapkan energi baru terbarukan sehingga Bali ini bisa betul-betul mandiri,” ujarnya. Giri Prasta melihat mandiri energi adalah solusi terbaik, namun melihat prosesnya yang tidak sebentar maka  perlu komunikasi dengan PLN sebagai penyedia listrik yang saat ini jaringannya digunakan masyarakat.

Sementara PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali melakukan pemeliharaan jaringan listrik pasca black out (pemadaman total) listrik yang terjadi pada, Jumat (2/5) lalu. Pemeliharaan jaringan Listrik tersebut berdampak pada pemadaman listrik di beberapa wilayah di Bali. 

Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, Senin (5/5) mengungkapkan PLN saat ini tengah melakukan pemeliharaan jaringan listrik dengan upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. "Kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban," ungkap Eka Susana. 

Pemeliharaan dilakukan pada tiga Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Bali, yakni PLN UP3 Bali Timur pada ULP Gianyar terjadi pemadaman Senin kemarin mulai pukul 10.00 Wita-16.00 Wita yang berimbas di seputaran Jalan Ir Sutami Kemenuh, Jalan Raya Mas Ubud, Nirmala Supermarket dan sekitarnya. Lalu Pemadaman pukul 11.00 Wita-15.00 Wita berdampak pada pelanggan khusus Gajah Taro dan Seputaran Jalan Raya Singakerta, Dangin Labak. Sementara untuk ULP Karangasem pemadaman terjadi pukul 11.00 Wita-14.00 Wita yang berdampak ke Desa Tenganan, Nyuh Tebel, dan Pesedahan. 

Sementara ULP Klungkung/Nusa pemadaman terjadi pukul 10.00 Wita-16.00 Wita yang berdampak di wilayah Jalan Sental Kangin, Nusa Penida dan pukul 09.00 Wita-11.00 Wita berdampak ke Dusun Batumulapan. Selain, pemeliharaan PLN UP3 Bali Timur, pemeliharaan juga dilakukan pada PLN UP3 Bali Selatan meliputi ULP Kuta. 

Di mana kawasan terdampak pemadaman mulai pukul 10.30 Wita-13.30 Wita yang berdampak di wilayah Jalan Sunset Road 808. Mulai pukul 12.00 Wita - 15.00 Wita pemadaman akibat pemeliharaan di Jalan Gunung Payung dan sekitarnya.  Proses pemeliharaan ini kata Eka Susana juga sudah diumumkan melalui media sosial resmi PLN Distribusi Bali. “Pemeliharaan ini dalam rangka peningkatan keandalan pasokan listrik bagi pelanggan sehingga akan mengalami pemadaman listrik sementara. Untuk itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan kami," ungkapnya. 7 t, mis, ant